Apabila orang membicarakan kini dan esok, aku lebih memilih kemaren dan kini. sebi yang dulu di kampus ruko dan sekarang di kampus singkong. penghuni sebi yang nyaman di kampus singkong kini semoga tidak terlena dengan tiupan sepoi-sepoi angin di tengah2 rindahnya pohon2 disekitarnya. sebi harus tetap kokoh seperti ruko dimana dulu kita pernah menempatinya. dengan segala keterbatasan kampus ruko itu, tapi ternyata begitu meng-eksplore- kemampuannya sedemikian rupa.
so.... jangan jadikan sebi yang kini lapang gedungnya, tapi pergaulannya, pengetahuannya, dan aktivitasnya sempit seperti ruko ya.....
:); BY Sri Wahyuni

KUALA LUMPUR - Bank of sharia in the world will be present in Bahrain in June 2009. Islamic Conference Organization (OKI) will be one of the investors bank. Sharia bank that is not affected by most of the crisis became a global alternative to the conventional banking during this.


Chairman of General Council of Islamic Banks and Financial Institutions, Shaikh Saleh Abdulla paulojj said the bank will have a paid capital of 11 billion U.S. dollars (four billion dinar), where the Islamic Development Bank (IDB) to become the largest shareholder.

''I think at this time is the time right to encourage people to invest in the real economy, such as industry, agriculture. Not invest in the derivatives market,''said Shaikh righteous when visiting Malaysia, as dilansir from the Gulf-daily-news.com.

Shaikh Saleh said of the total capital paid, one billion dollars of which will be obtained from investors, such as the IDB. While the remaining 10 billion dollars from the planned public offer of shares (Initial Public Offering) on the Bahrain stock exchange. c67

Republika, 27/1/2009

Studi di Perth, Australia

Shared via AddThis

Jakarta--Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

Peraturan ini ditetapkan pada 25 Januari 2010 sebagai kepastian hukum bagi Penyelenggara Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Pengawasan atas penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Hasil pengawasan tersebut wajib dilaporkan oleh Perusahaan kepada Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sekurang-kurangnya satu tahun sekali.

Keterangan Kementrian Keuangan pada 9 Februari 2010, di Jakarta menyebutkan, perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar antara lain, adanya kesepakatan tolong menolong (ta’awun) dan saling menanggung (takaful) di antara para Peserta.

Selain itu, adanya kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru, dan perusahaan bertindak sebagai pengelola Dana Tabarru.

Dipenuhinya prinsip keadilan (‘adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keuniversalan (syumul); dan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ ketidakjelasan (gharar), perjudian (maysir), bunga (riba), penganiayaan (zhulm), suap (risywah), maksiat, dan objek haram. (*)

Oleh : Hendro Wibowo
(Dosen STEI SEBI Jakarta & Mahasiswa Bisnis dan Keuangan Islam Universitas Paramadina)

Dubai World merupakan perusahaan pelat merah milik Pemerintah Dubai yang bergerak dalam berbagai bidang infrastruktur. Melalui perusahaan ini dan anak perusahaannya, Dubai mengandalkan utang untuk membangun berbagai megaproyek menara gading, sehingga total utang yang ada di Dubai mencapai 80 miliar dolar AS terdiri dari utang pokok dan bunga yang harus dibayarkan. Dana tersebut sebagian besar berasal dari utang dan pembiayaan antara lain obligasi dan sukuk. Berkaitan dengan sukuk, dimana mekanisme penerbitan sukuk perlu berdasarkan pada regulasi yang berlaku mengenai regulasi sukuk. Salah satunya memuat pihak-pihak yang terlibat, dalam hal dubai world berkaitan dengan mega proyek beberapa pihak yang terlibat antara lain pertama adalah Dubai World (merupakan perusahaan pelat merah milik Pemerintah Dubai yang bergerak dalam berbagai bidang infrastruktur. Melalui perusahaan ini dan anak perusahaannya, Dubai mengandalkan utang untuk membangun berbagai megaproyek menara gading). Kedua, Nakheel Holding adalah anak perusahaan Dubai World yang bergerak dalam infrastruktur (properti). Proyek properti Nakheel termegah adalah The Palm Island, konsep perumahan megah yang terletak di tengah laut berbentuk kurma. Ketiga, Nakheel Development Ltd. CSPU merupakan SPV atau Special Purpose Vehicle adalah suatu lembaga yang menerbitkan sukuk dubai. Dan terakhir adalah Investor dimana dapat terdiri dari individu atau korporasi (lembaga) yang menginvestasikan dananya dalam bentuk sukuk antara lain lembaga keuangan di Abu Dhabi dan berbagai bank besar asal Eropa, terutama Inggris, seperti Royal Bank of Scotland, HSBC, ataupun Standard Chartered.
Akad Sukuk
Sukuk yang diterbitkan oleh Nakheel Holding Company adalah tidak murni berdasarkan akad ijarah, dimana akad sukuk bertambah menjadi PreQPO Equity Linked Sukuk al-Ijarah, dimana jika dibahas satu persatu secara detail pertama berkaitan dengan istilah QPO (Qualified Public Offerings) dimana dalam hal penawaran umum diantaranya adalah saham yang telah memenuhi persyaratan tertentu akan ditawarkan khusus kepada para investor, dimana emiten memberikan discount misal sebesar 5% dari harga penawaran umum dengan tujuan agar para investor tertarik terhadap penawaran instrument surat berharga. Kedua, dari istilah Equity Linked (secara bahasa dapat diartikan Saham yang dihubungkan), dimana tipikal equity linked adalah investor dijamin untuk menerima 100% dari jumlah asli yang diinvestasikan pada saat jatuh tempo namun investor tidak menerima bunga.

Aplikasi

Dengan adanya tambahan akad pada sukuk yang diterbitkan oleh Nakheel, yang awalnya dengan skim ijarah, seperti yang kita ketahui bahwa pada akad ijarah idealnya adalah antara nakheel holding (obligor) dengan SPV yaitu Nakheel Development ltd CSPU selaku lembaga yang menerbitkan sukuk, dimana nakheel akan memberikan hak nilai guna (manfaat) dari asset fisik, sehingga tidak ada pemindahan kepemilikan asset fisik. Jadi SPV hanya menikmati nilai manfaat saja dan asset fisik masih dimiliki oleh nakheel holding. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, dengan adanya tambahan akad pada sukuk ijarah yaitu Equity Linked berarti ada terjadi pemindahan kepemilikan asset fisik atau asset fisik dijual dan dimiliki oleh SPV yang menjadi perantara bagi investor, bukan lagi kemanfaatan yang dirasakan, sehingga menjadi kewajiban bagi obligor yakni nakheel holding untuk memberikan imbal ijarah (ujrah) kepada investor sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Dasar Ijarah menurut syariah Berdasarkan definisi dari Dewan Syariah Nasional (DSN), Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikkan barang itu sendiri. Disinilah yang menjadi letak keganjilan adalah mengenai akad yang diterapkan pada sukuk nakheel dimana dengan akad ijarah tetapi sudah ada pemindahan kepemilikan terhadap underlying asset. Akhirnya dengan sangat wajar pada saat jatuh tempo sukuk yang hanya dalam 3 tahun tepatnya pada tanggal 14 desember 2009 dubai world belum mampu untuk membayarnya, sehingga meminta di restrukturisasi ulang selama 6 bulan lagi sekitar mei 2010.

Oleh: Hendro Wibowo SEI
Dosen STEI SEBI

Dubai World suatu perusahaan investasi yang mengelola dan mengawasi portofolio bisnis dan proyek milik pemerintah Dubai yang tersebar di berbagai area industri untuk mempromosikan Dubai sebagai penghubung untuk perdagangan dan transaksi serta pusat pariwisata dunia. Pimpinan dari dubai world adalah Sultan Ahmed bin Sulayem. Dubai world memiliki proyek yang bermegah-megah dalam sektor property dengan membangun gedung-gedung mewah bertingkat, dimana dana tersebut sebagian dari hasil booming harga minyak serta porsi yang terbanyak berasal dari pembiayaan sukuk dan obligasi. Tujuan awalnya memang untuk menarik investor untuk memiliki property di sana dan menjadikan Dubai sebagai pusat perdagangan dan pariwisata di timur tengah.
Pada tahun 2006 yang lalu, Dubai World demi merealisasikan bisnisnya tersebut berhutang dengan mengeluarkan surat berharga dalam bentuk pembiayaan dari sukuk dan surat hutang yaitu obligasi sebesar 30,5 Miliar dolar AS, kemudian hingga pada tahun 2010 meningkat hutangnnya menjadi 60 Miliar dolar AS yang harus ditanggung Dubai World. Bila termasuk bunga, beban yang harus ditanggung grup perusahaan dukungan pemerintah itu totalnya menjadi sekitar 80 miliar dolar AS, dimana dari dana tersebut salah satunya diperuntukkan untuk pengembangan tiga khas pulau berbentuk palem di Emirat. Dari total hutang yang diperoleh sebesar 30,5 Miliar dolar AS ditahun 2006, diantaranya berasal dari sukuk yang mana Dubai World menerbitkan sukuk Nakheel (merupakan anak perusahaan dari Dubai World) sebesar 3,52 Miliar dolar AS dengan jatuh tempo selama 3 tahun tepatnya pada tanggal 14 Desember 2009 dan utang lain senilai US$ 980 juta yang jatuh tempo 13 Mei 2010. Pada suatu saat sebelum jatuh tempo, pemerintah Dubai mengumumkan bahwa harus ada restrukturisasi (penundaan membayar) selama 6 bulan (sehingga tepat pada bulan mei 2010), sehingga asumsi investor yakni lembaga keuangan di Abu Dhabi dan berbagai bank besar asal Eropa, terutama Inggris, seperti Royal Bank of Scotland, HSBC, ataupun Standard Chartered, beranggapan bahwa sukuk tersebut akan dijamin oleh pemerintah namun setelah itu pemerintah membatahnya bahwa sukuk dubai tidak dijamin oleh pemerintah.
Mengapa perlu restrukturisasi
Berdasarkan Laporan keuangan Nakheel sendiri mendapat opini wajar dengan pengecualian dari Ernst & Young pada 5 November 2006. Sedangkan laporan laba rugi pada 6 bulan pertama tahun 2006 mengalami kerugian sebesar -98 juta AED, dimana jika dikurskan dalam bentuk dolar AS, dimana 1 AED = 0,272238 USD jadi dikurskan sekitar sebesar -26,7 juta dolar AS. Sedangkan pada tahun 2005 sebesar -331,7 juta AED atau -90 juta dolar AS, tahun 2004 sebesar -205,3 juta AED atau -55 juta dolar AS dan tahun 2003 sebesar -62,4 juta AED atau sekitar -16 juta dolar AS. Walaupun demikian, jumlah sukuk sebesar 3,52 miliar USD pada dasarnya relatif kecil bila dibandingkan dengan modal Nakheel yang sebesar sekitar 18 miliar USD. Sehingga masih dapat dikatakan wajar jumlah nominal sukuk yang dikeluarkan, tetapi tanggapan para investor dan pasar berbeda dikarenakan pemerintah Dubai secara mengejutkan mengumumkan kondisi gagal bayar atas sebagian obligasi perusahaan terkemuka di negara tersebut, Dubai World yang jatuh tempo.
Positif dan Negatif Krisis Dubai
Dengan pemerintah dubai mengumumkan bahwa dubai world merestrukturisasi pembayaran sukuk yang telah jatuh tempo selama 6 bulan yakni pada bulan mei 2010, maka berdampak pada sentiment pasar terutama dalam pasar penawaran sukuk. Pertama, masalah tentang likuiditas, dimana respon investor adalah bisa merespon secara negative, dimungkinkan investor banyak yang menjual sukuk nakheel dengan harga yang rendah, dibawah harga semula pada saat membeli sukuk, tentu hal ini sangat merugikan bagi investor itu sendiri. Kedua, adalah paradigma masyarakat terhadap instrument syariah bisa melemah bahkan sampai mencapai titik terendah yaitu hilang kepercayaan masyarakat terhadap investasi syariah dan turunnya para penggiat ekonomi syariah untuk mensosialisasikan kembali untuk ekonomi syariah sebagai suatu system yang dapat menciptakan distribusi dan keadilan dalam perekonomian. Ketiga, Dubai world adalah perusahaan terbesar penerbit sukuk di asia dimana salah satu pakar pasar saham adalah hariyajid mengungkapkan dengan obligasi Dubai World yang default “Pasar tentu akan merespon dan terjadi koreksi. Akan banyak investor yang akan menjual saham, khususnya bagi mereka yang memiliki porsi margin besar.
Dampak positif bisa muncul, terutama bagi Negara asia seperti Indonesia dan Malaysia, salah satunya adalah dampak positif pertama, adanya capital inflow dimana investor timur tengah akhirnya banyak beralih dan mengalihkan dananya untuk investasi di asia tenggara dengan instrument yang sama yakni sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Kedua, bisa jadi investor domestik dari Indonesia tertarik untuk membeli sukuk dubai dengan harga yang rendah, dengan harapan bahwa tahun mendatang harga sukuk menjadi lebih meningkat dari harga sebelumnya.
Dengan adanya asumsi dampak negative dan positif dari peristiwa sukuk di dubai, membuat semua para praktisi dan akademisi ekonomi syariah untuk lebih berhati-hati terutama pada sharia compliance pada penerapan system keuangan syariah.

Tahun 2009 ini perekonomian dunia diperkirakan akan mengalami perlambatan yang juga akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Di tengah terjadinya krisis eknomi global kali ini, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan hanya tumbuh sekitar 4%. Angka pertumbuhan ini boleh dikatakan sangat tidak memadai, karena suatu penelitian memperkirakan bahwa untuk menyerap tenaga kerja dan menghindari bertambahnya pengangguran, ekonomi Indonesia harus tumbuh sekitar 8%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 4%, diperkirakan tahun ini jumlah pengangguran akan bertambah.

Untuk memerangi tingkat pengangguran, dalam keadaan normal akan membutuhkan peran dari sektor swasta dan juga pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Tetapi dalam kondisi saat ini, dimana dunia usaha sedang ‘susah‘, pemerintah terpaksa harus menanggung sebagian besar tanggung jawab itu. Ini karena sulit untuk mengharapkan swasta untuk menciptakan lapangan kerja dalam kondisi ekonomi saat ini. Sederhananya, tidak melakukan PHK saja sudah bagus.

Sabtu 12 Desember 2009, School of Islamic Economics (STEI SEBI Jakarta) menyelenggarakan Wisuda Keempat yang merupakan salah satu kegiatan rutin diselenggarakan setahun sekali bertempat di Gedung Caping Gunung Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, acara dimulai pukul 08.00 s.d 13.30 WIB.
STEI SEBI adalah sebuah lembaga pendidikan yang lahir dari sebuah idealisme dan gagasan untuk menjadi institusi yang memberikan kontribusi bagi kemaslahatan bangsa, negara, umat dan agama. Kontribusi tersebut diwujudkan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, konsultasi, implementasi dan penyiapan sumber daya insansi di bidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Saat ini STEI SEBI telah membuka 2 program studi ; pertama, program keuangan dan perbankan syariah meliputi perbankan syariah, investasi syariah dan entrepreneurship syariah serta kedua, program akuntansi syariah meliputi akuntansi syariah dan akuntansi dan manajemen zakat. STEI SEBI Jakarta mulai akhir tahun 2007 yang dikomandani Bapak Sigit Pramono, SE.,Ak.,MSAcc dan sejak dibuka program studi strata satu pada tahun 2001 sampai saat ini jumlah lulusan STEI SEBI Jakarta mencapai ± 400 lulusan dan sebanyak 96% terserap di dunia kerja baik perbankan maupun non perbankan syariah serta ada juga yang berbisnis.
Wisuda pada tahun ini meluluskan sebanyak 84 wisudawan dan wisudawati lulusan strata satu program keuangan dan perbankan serta akuntansi syariah. Yang terdiri dari 58 Sarjana dari program keuangan dan perbankan syariah 26 Sarjana dari program akuntansi syariah. Dikatakan oleh ketua Panitia Wisuda Bapak Endang Ahmad Yani, SE.,MM bahwa dari total wisudawan dan wisudawati ± 65% sudah terserap didunia kerja.
Susunan acara wisuda kali ini akan dibuka oleh Ketua Senat yaitu Bapak Sigit Pramono, SE.Ak.,MSAcc selaku Ketua STEI SEBI Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan sambutan pertama akan disampaikan Ketua STEI SEBI Jakarta oleh Bapak Sigit Pramono, SE.Ak.,MSAcc, kemudian sambutan kedua disampaikan dari Pengurus Yayasan Bina Tsqofah STEI SEBI Jakarta oleh Bapak Asmeldi Firman, SE.,Ak.,MM dan dilanjutkan sambutan terakhir dari Majelis Wali Amanat STEI SEBI Jakarta oleh Bapak Charmaeda Tjokrosuwarno, SE.,MA setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian orasi ilmiah. Wisuda pada tahun ini dalam orasi Ilmiah akan menghadirkan DR. Mohamad Sohibul Iman (selaku Wakil Ketua Komisi XI Bidang Keuangan dan Perbankan DPR RI) dalam penyampaian orasi ilmiah yang mengangkat tema dengan bertajuk “Penegakkan Good Corporate Governance (GCG) untuk Mereduksi Kejahatan Pada Perbankan Nasional”, dalam orasi ini menekankan bahwa para wisudawan dan wisudawati perlu memahami konsep GCG dengan baik, dimana GCG merupakan tatanan hubungan perusahaaan dengan stakeholders, dengan tujuan dapat memaksimalkan return, efisiensi penggunaan sumber daya, dan akuntabilitas perusahaan. Selain itu, acara wisuda dimeriahkan juga oleh grup nasyid D Mesej’ kemudian prosesi wisuda dan pengumuman wisudawan atau wisudawati terbaik, dimana pada tahun ini wisudawan atau wisudawati terbaik pada wisuda ke-4 dari program keuangan dan perbankan syariah adalah Ues Kurnia dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,52 dan dari program akuntansi syariah adalah Dani Gunawan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,76. Acara dilanjutkan dengan pelepasan dan orasi ilmiah dari Menkominfo Ir.H.Tifatul Sembiring dengan tema yang bertajuk “Peran ICT dalam pengembangan Sumber Daya Manusia guna menopang ilmu ekonomi Islam” beliau menjelaskan bahwa Sebagian besar bisnis di Indonesia, dikuasai oleh Asing. Sehingga diharapkan para wisudawan dan wisudawati STEI SEBI harus mengupayakan peningkatan daya saing. Salah satu Program 100 hari Depkominfo, di antaranya 25ribu desa berdering. Setelah rangkaian terlaksanan kemudian acara wisuda ditutup dengan do’a kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi para senat dan para wisudawan dan wisudawati.
Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini, silakan hubungi Sekretariat Humas STEI SEBI Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda Komplek Ciputat Indah Permai Blok C 25-26 Ciputat-Tangerang Selatan 15419, telepon 021-7418978 atau fax : 021-7418977
Humas Wisuda STEI SEBI Jakarta.